Agam, Wartapatroli.com — Pasca tutupnya SPBU DODO Reguler 14264574 milik PT Gunung Sago Prima di Jalan Diponegoro, Kubang, Jorong Surabayo, diduga bukan sekadar persoalan administratif.
Dampaknya kini menjelma menjadi krisis nyata yang membebani masyarakat luas, memperlihatkan lemahnya tata kelola distribusi energi di Kabupaten Agam.
Sejak operasional SPBU tersebut terhenti akibat berakhirnya kontrak kerja sama dengan pihak Pertamina Patra Niaga, gelombang kepanikan perlahan tapi pasti merayap di tengah masyarakat.
Kelangkaan BBM tak terhindarkan, dan warga kini dipaksa membayar mahal baik dengan waktu, tenaga, maupun uang.
Pantauan Wartapatroli.com di lapangan, Senin (30/3), memperlihatkan kondisi yang jauh dari kata normal.
Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat memadati sejumlah SPBU yang masih beroperasi.
Antrean panjang tak hanya terjadi di dalam area SPBU, tetapi meluber hingga ke badan jalan, memicu kemacetan dan mengganggu aktivitas publik.
Situasi ini bukan insiden sesaat. Di sejumlah titik seperti Banda Gadang (Tanjung Mutiara) hingga Bawan (Ampek Nagari), antrean mengular tanpa kepastian.
Namun kondisi paling memprihatinkan terlihat di SPBU Pandam Manggopoh dan SPBU Rabaa, Tanjung Raya dua lokasi yang kini menjadi episentrum krisis.
Di Manggopoh, ironi tampak jelas warga sudah berjam-jam mengantre, namun pasokan BBM justru baru tiba ketika kerumunan semakin padat.
Sementara di Rabaa, malam hari tak lagi menjadi waktu istirahat. Ratusan kendaraan tetap berjajar panjang, menunggu giliran mengisi bahan bakar, seolah krisis ini tak mengenal waktu.
“Sejak SPBU Kubang tutup, semua beralih ke sini. Antrean jadi sangat panjang, bisa berjam-jam,” keluh seorang pengendara dengan nada frustrasi.
Kondisi ini menyingkap fakta pahit ketergantungan distribusi BBM pada satu titik utama tanpa skema mitigasi adalah kegagalan perencanaan.
Penutupan satu SPBU saja mampu melumpuhkan sistem distribusi di wilayah strategis seperti Lubuk Basung.
Lebih memprihatinkan lagi, hingga kini belum terlihat langkah konkret dan cepat dari pihak terkait.
Keterlambatan perpanjangan kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga menunjukkan adanya persoalan administratif yang seharusnya bisa diantisipasi jauh hari, bukan dibiarkan hingga berdampak luas seperti saat ini.
Di sisi lain, situasi ini membuka ruang bagi praktik ekonomi yang merugikan rakyat. Harga BBM eceran melonjak drastis, jauh di atas harga subsidi resmi.
Warga yang tak sanggup mengantre terpaksa membeli dengan harga tinggi, menambah beban di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Kemacetan di sekitar SPBU juga menjadi ancaman baru. Antrean kendaraan yang memakan badan jalan menciptakan titik-titik rawan kecelakaan dan memperlambat mobilitas masyarakat secara keseluruhan.
Ini bukan lagi sekadar persoalan energi, melainkan sudah merambah ke aspek keselamatan publik.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, krisis BBM di Agam khususnya lubuk Basung berpotensi meluas menjadi krisis ekonomi lokal.
Aktivitas perdagangan, transportasi, hingga distribusi kebutuhan pokok akan ikut terdampak.
Pemerintah daerah dan pihak terkait tidak bisa lagi bersikap reaktif. Dibutuhkan langkah cepat dan tegas percepatan operasional kembali SPBU Kubang, penambahan pasokan di SPBU lain, serta pengawasan ketat terhadap distribusi agar tidak terjadi penimbunan atau permainan harga.
Rakyat sudah cukup menderita akibat antrean panjang dan ketidak pastian. Kini saatnya pemerintah membuktikan keberpihakan bukan dengan janji, tetapi dengan aksi nyata.(Bagindo)
