Pasaman Barat, Wartapatroli.com – Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memperketat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Warga menilai langkah tersebut penting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak.
Salah seorang warga Pasaman Barat, Ari (45), yang ditemui Wartapatroli.com Sabtu (13/6) mengatakan selama ini masih sering ditemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu yang membeli dalam jumlah besar untuk diperjualbelikan kembali. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara selektif merupakan langkah tepat dan tidak akan merugikan masyarakat umum.
“Kami mendukung kebijakan ini karena BBM subsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kalau ada yang menyalahgunakan untuk kepentingan bisnis pribadi, tentu harus ditindak,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Rahmat, seorang pengendara kendaraan pribadi. Ia mengaku tidak keberatan dengan adanya pengawasan di SPBU selama dilakukan secara wajar dan hanya menyasar kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran.
“Kalau untuk memastikan subsidi tepat sasaran, saya rasa masyarakat tidak perlu khawatir.
Yang penting pengawasannya dilakukan secara adil dan tidak menghambat masyarakat yang memang berhak membeli BBM subsidi,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, menegaskan bahwa pengecekan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di SPBU tidak berlaku bagi seluruh pembeli BBM subsidi. Pemeriksaan hanya dilakukan secara selektif terhadap kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan pembelian BBM subsidi.
Menurut masyarakat, penegasan tersebut memberikan kepastian bahwa pengawasan bukan untuk mempersulit warga, melainkan untuk menjaga agar kuota BBM subsidi tetap tersedia bagi pengendara pribadi, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro yang benar-benar membutuhkan.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, masyarakat berharap distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaat subsidi dari pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berhak menerimanya.(Ari)
