PASAMAN BARAT, Wartapatroli.com – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai program strategis nasional di bidang pendidikan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang dilaksanakan di Hotel Episode, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/7).
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto, bersama Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti.
Dengan penandatanganan tersebut, Pasaman Barat tercatat sebagai satu dari 16 kabupaten/kota di Indonesia yang telah menuntaskan persyaratan administrasi utama untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Program SNT merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi yang bertujuan menghadirkan pusat pendidikan unggulan di berbagai daerah di Indonesia.
Bupati Yulianto menyampaikan bahwa Pemkab Pasaman Barat telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare di Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh untuk mendukung pembangunan SNT. Lahan tersebut berstatus hak milik dan telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah.
“Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 yang bertujuan menghadirkan pusat pendidikan unggulan di berbagai daerah Indonesia,” ujar Yulianto.
Sebelumnya, lokasi yang diusulkan telah melalui asesmen dan verifikasi lapangan oleh tim Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen dan dinyatakan layak masuk kategori lokasi prioritas pembangunan SNT tahun 2026.
Program SNT dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas modern, seperti ruang belajar, asrama, sarana olahraga, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas penunjang lainnya.
Pemerintah pusat pada tahun 2026 menargetkan pembangunan SNT di 37 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sekitar Rp250 miliar hingga Rp300 miliar untuk setiap daerah yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kemendikdasmen.
Proses tender fisik pembangunan ditargetkan dimulai pada Oktober 2026 setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
Dari 12 dokumen persyaratan yang ditetapkan kementerian, Pemkab Pasaman Barat telah memenuhi sebagian besar ketentuan. Saat ini, dua dokumen masih dalam tahap penyelesaian, yakni sertifikat pemecahan lahan dan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Bupati Yulianto menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan seluruh persyaratan yang masih diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
“Ini peluang besar bagi Pasaman Barat. Kami siap menyelesaikan seluruh persyaratan yang masih diperlukan. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas sekaligus melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing,” katanya.
Menurutnya, pembangunan SNT tidak hanya menjadi investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya aktivitas sektor jasa serta perdagangan di kawasan Muara Kiawai.
“Kita ingin anak-anak Pasbar mendapat akses pendidikan unggul tanpa harus keluar daerah. SNT akan menjadi pusat pendidikan modern yang tetap berakar pada budaya lokal. Selain itu, pembangunannya akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas sektor jasa dan perdagangan di kawasan Muara Kiawai,” tegasnya.
Dengan kesiapan lahan dan dukungan administrasi yang terus dilengkapi, Pasaman Barat optimistis dapat menjadi salah satu daerah pelaksana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun 2026 sebagai upaya menghadirkan pendidikan berkualitas dan merata bagi masyarakat.
(Ari)
