Agam, Wartapatroli.com — Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pemulihan pasca bencana banjir bandang dan galodo yang melanda wilayah Kabupaten Agam. Kunjungan tersebut berlangsung pada Selasa (27/1).
Rombongan DPRD Agam yang terdiri dari Dr. Novi Irwan, Alfian, Nesi Harmita, ST, Rahmad Rifai Koto, Syahrial, Jondra Marjaya, dan Novia Novel disambut langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si, didampingi jajaran Dirjen serta Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Agam menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap Kabupaten Agam pasca bencana. Aspirasi yang disampaikan menitikberatkan pada pentingnya masa transisi dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Kami berharap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor ketenagakerjaan. Hal ini penting untuk pemulihan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Agam,” ujar Dr. Novi Irwan mewakili rombongan.
Ia menambahkan, DPRD Agam mendorong dukungan program seperti Padat Karya, Tenaga Kerja Mandiri, pelatihan life skill, serta program prioritas lainnya yang dinilai mampu memberdayakan masyarakat pasca bencana.
Secara bergantian, anggota DPRD Agam lainnya juga memaparkan kondisi daerah masing-masing daerah pemilihan (Dapil) serta aspirasi masyarakat yang terdampak bencana.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si Dt. Rajo Basa, menyampaikan bahwa pemulihan wilayah terdampak bencana merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan dengan semangat Sumatera Bangkit.
“Ini adalah komitmen Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kepada seluruh jajaran kementerian untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana,” tegas Wamenaker.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah program Kementerian Ketenagakerjaan yang dapat diarahkan ke Kabupaten Agam, di antaranya Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Program Padat Karya, bantuan modal usaha pasca pelatihan sebesar Rp5 juta, serta berbagai program prioritas lainnya yang difokuskan pada wilayah terdampak bencana.
Wamenaker juga mengajak DPRD Agam untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung serta mengawasi pelaksanaan program agar berjalan optimal dan tepat sasaran.
Di akhir pertemuan, rombongan DPRD Kabupaten Agam secara resmi menyerahkan proposal permohonan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam untuk Tahun Anggaran 2026 kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI.(Bagindo)
