Oleh : Yusra Wafilma
Pemred : Wartapatroli.com
Musibah kebakaran yang meluluh lantakkan satu unit rumah permanen, dua kendaraan, serta melukai seorang warga di kawasan Suak, Jorong Ateh, Nagari Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Kamis (2/4), tidak hanya menghanguskan harapan keluarga korban namun juga menyisakan duka mendalam di tengah masyarakat Agam,
Beratapa tidak, Peristiwa ini juga membuka tabir kelam pada persoalan serius dalam “Sistem Penanganan” kebencanaan di Kabupaten Agam.
Alih-alih menjadi respons cepat penyelamatan, tragedi ini justru berubah menjadi “Potret Buram” lemahnya kesiap siagaan instansi Pemerintah Daerah.
“Damkar Tak Sampai, Warga Bertaruh Nyawa”
Fakta paling mencolok dalam kejadian ini adalah Kegagalan Armada Pemadam Kebakaran mencapai lokasi saat api masih bisa dikendalikan.
Menurut informasi yang dihimpun Wartapatroli.com di lapangan menyebutkan, satu unit Armada Damkar dari Posko Tiku kecamatan Tanjung Mutiara terpaksa berhenti di tengah jalan karena “Kehabisan Bahan Bakar”.
Parahnya lagi di saat yang sama, Armada lain tidak bisa dioperasikan karena masih dalam kondisi rusak, Bahkan kendaraan jenis truk besar tidak mampu menjangkau titik kebakaran akibat akses jalan yang sempit.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, bagaimana mungkin layanan Darurat yang menyangkut Keselamatan jiwa masih bergantung pada Sistem Operasional yang rapuh..?
“Birokrasi atau Kelalaian..?”
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Dr. M. Lutfie AR, yang jumpai awak media “mengakui adanya persoalan serius, termasuk mekanisme administrasi BBM operasional yang dinilai terlalu kaku dan menghambat gerak cepat petugas di lapangan.
Namun, pengakuan tersebut justru memperkuat dugaan adanya persoalan sistemik yang telah lama dibiarkan.
Yang mana seyogyanya dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga, Ketika petugas di lapangan harus “terikat aturan” untuk sekadar mengisi bahan bakar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya aset, tetapi juga nyawa manusia.
Rakyat mulai bertanya, Apakah ini bentuk kehati-hatian anggaran, atau justru kegagalan dalam menetapkan skala prioritas..?
Krisis Anggaran, Kambing Hitam Alasan Klasik..?
Pemerintah Kabupaten Agam berdalih kondisi keuangan daerah yang sulit menjadi salah satu penyebab terbatasnya Sarana dan Prasarana.
Namun Publik patut bertanya, apakah keterbatasan Anggaran bisa dijadikan pembenaran atas lumpuhnya layanan dasar seperti Pemadam Kebakaran..?
Jika Anggaran menjadi kendala, di mana Prioritas Pemerintah Daerah selama ini…?
Apakah Mitigasi Bencana tidak masuk dalam Agenda utama.. ?
Ironisnya, musibah ini justru menimpa keluarga salah seorang Pegawai Pemkab Agam sendiri.
Sebuah ironi yang memperlihatkan bahwa lemahnya sistem tidak pandang bulu.
Evaluasi atau Sekadar Retorika..?
Sungguh tidak disangka Pernyataan “akan dievaluasi” kembali digaungkan. Koordinasi lintas instansi disebut akan segera dilakukan.
Instruksi Bupati ditegaskan, kejadian serupa tidak boleh terulang.
Namun, masyarakat sudah terlalu sering mendengar narasi serupa setiap kali tragedi terjadi.
Tanpa langkah konkret, evaluasi hanya akan menjadi rutinitas administratif tanpa dampak nyata.
Investigasi Wartapatroli.com, Tiga Titik Kritis
Dari penelusuran di lapangan, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi akar masalah,
Ketersediaan BBM operasional yang tidak terjamin
Sistem distribusi dan penggunaan BBM tidak adaptif terhadap kondisi darurat.
Minimnya Armada layak operasi,
Sebagian kendaraan dalam kondisi rusak tanpa kejelasan waktu perbaikan.
Akses infrastruktur yang tidak mendukung
Jalan sempit tanpa skenario alternatif penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk.
Warga meminta Saatnya Pemda Agam Berbenah, Bukan Beralasan
Musibah ini harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Agam, karena Penanganan kebencanaan tidak bisa dikelola dengan pendekatan administratif semata.
Dibutuhkan reformasi menyeluruh, mulai dari kebijakan anggaran, fleksibilitas operasional di lapangan, hingga pembenahan infrastruktur dan kesiapan armada.
Jika tidak, maka tragedi di Koto Gadang VI Koto ini bukanlah yang terakhir melainkan hanya satu dari sekian banyak kejadian yang akan terus berulang.
Dan saat itu terjadi lagi, publik tidak lagi butuh penjelasan. Mereka hanya akan menuntut pertanggung jawaban.(*)
