Agam, Wartapatroli.com – Hujan yang terus mengguyur kawasan lereng Bukit Barisan bukan hanya menghadirkan kecemasan, tetapi juga membuka kembali luka lama yang belum benar-benar sembuh.
Warga di Kecamatan Tanjung Raya, Matur, IV Koto, Malalak, Palembayan hingga Palupuah kini hidup dalam situasi yang penuh ketidak pastian, sementara pemerintah daerah kabupaten Agam dinilai belum menunjukkan langkah strategis yang mampu menjawab ancaman nyata di lapangan.
Berdasarkan pantauan tim Wartapatroli.com beberapa hari belakangan ini menyebutkan Sejak bencana hidrometeorologi (Banjir bandang dan longsor besar) pada 25 November 2025 lalu, hingga kini berbagai titik rawan di Agam sesungguhnya belum pulih total.
Terlihat Material longsor masih menggantung di tebing-tebing, aliran sungai belum sepenuhnya dinormalisasi, drainase banyak yang rusak, dan akses jalan utama masih rentan terputus kapan saja.
Namun ironisnya, hingga Mei 2026, masyarakat justru lebih sering menyaksikan aktivitas seremonial pemerintahan dibanding percepatan penanganan kawasan rawan bencana.
Di Kecamatan Tanjung Raya misalnya, warga Nagari Sungai Batang, Maninjau dan Bayua kembali dihantui meluapnya Batang Tumayo dan Batang Muaro Pisang.
Debit air yang meningkat setiap hujan deras membuat masyarakat selalu bersiaga menghadapi kemungkinan banjir bandang susulan, Trauma belum hilang, tetapi solusi permanen juga belum terlihat.
Sementara itu di ruas jalan provinsi Lubuk Basung–Padang Lua, ancaman longsor masih menjadi momok harian yang menakutkan.
Kawasan Kelok 44 hingga Sungai Landia seakan berubah menjadi jalur maut yang sewaktu-waktu dapat menelan korban.
Seperti yang terjadi beberapa hari belakangan ini bencana tanah Longsor kembali terjadi di Simanciah, Jorong Kampuang Baruah, Nagari Sungai Landia, Minggu (10/5), menyebabkan akses jalan kembali lumpuh total, yang menyebabkan “Setiap saat kami dihantui rasa takut, ungkap Ani warga sungai landia pada Wartapatroli.com Sinin (11/5).
Longsor bisa terjadi kapan saja, tapi sampai sekarang belum ada penanganan serius yang benar-benar memberi rasa aman,” ungkap Mastoti, salah seorang pengguna jalan yang hampir setiap hari melintasi jalur tersebut.
Pernyataan itu menggambarkan akumulasi keresahan masyarakat yang mulai mempertanyakan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Agam di bawah kepemimpinan Bupati Benni Warlis dan Wakil Bupati Muhammad Iqbal.
Di tengah ancaman bencana yang terus meningkat, publik justru disuguhi agenda-agenda seremonial yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Program “babaliak ka surau”, pelantikan pejabat di masjid, hingga berbagai kegiatan simbolik pemerintahan terus dipromosikan, sementara warga di daerah rawan longsor masih berjibaku dengan ketakutan setiap kali hujan turun, tentu tidak ada yang salah dengan pendekatan religius dan simbol budaya.
Namun ketika masyarakat berada dalam ancaman nyata keselamatan jiwa, pemerintah seharusnya hadir melalui kerja konkret, bukan sekadar panggung pencitraan.
“Kritik masyarakat muncul bukan tanpa alasan”.
Hingga kini, belum terlihat langkah besar yang benar-benar progresif seperti pembangunan sistem mitigasi terpadu, relokasi permanen warga di zona merah, percepatan penanganan tebing rawan longsor, hingga audit menyeluruh terhadap kerusakan daerah aliran sungai yang menjadi penyebab utama banjir bandang berulang.
Bahkan di beberapa titik, warga mengaku masih harus bergotong royong sendiri membersihkan material longsor dan memperbaiki saluran air seadanya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius, “Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam” benar-benar memiliki Sense Of Crisis terhadap ancaman bencana yang sedang dihadapi Agam saat ini..?
Situasi ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan daerah, sebab masyarakat tidak membutuhkan pidato menenangkan atau seremoni penuh simbol, melainkan kepastian bahwa negara hadir melindungi keselamatan rakyatnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa langkah cepat dan terukur, maka bukan hanya infrastruktur yang terancam hancur, tetapi juga kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.(Bagindo)
