Agam, Wartapatroli.com — Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) terus mematangkan persiapan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur pascabencana sebagai langkah percepatan pemulihan aktivitas masyarakat di berbagai wilayah terdampak.
Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut dari total dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp165 miliar yang dialokasikan pemerintah pusat pada tahun 2026 untuk penanganan dampak bencana, yang mana DPU-TR Kabupaten Agam mengelola anggaran sekitar Rp120 miliar yang difokuskan pada perbaikan dan pemulihan sarana infrastruktur strategis.
Kepala DPU-TR Kabupaten Agam, Ofrizon, pada Wartapatroli.com Jum’at (22//5) by phon menjelaskan bahwa seluruh tahapan perencanaan saat ini tengah dirampungkan, mulai dari survei lapangan, penyusunan dokumen teknis hingga persiapan administrasi pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan di lapangan pada awal Juli 2026 setelah proses pelelangan selesai dilaksanakan pada akhir Juni mendatang.
“Pemerintah Kabupaten Agam melalui DPUTR terus mengoptimalkan seluruh persiapan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Ofrizon.
Ia menyebutkan, program penanganan infrastruktur pascabencana mencakup berbagai sektor penting yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Di antaranya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada 23 titik daerah irigasi, rekonstruksi 22 ruas jalan kabupaten, pembangunan 19 unit jembatan yang terdiri dari jembatan gantung, jembatan balley dan jembatan komposit.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan di delapan lokasi serta pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan di satu lokasi.
Ofrizon juga menegaskan, percepatan pembangunan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam memulihkan layanan dasar dan mengembalikan kelancaran aktivitas masyarakat setelah terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 hingga awal 2026.
“Harapannya seluruh tahapan dapat segera selesai sehingga sektor pertanian, irigasi, akses transportasi, layanan air bersih serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan optimal,” pungkasnya.(Bagindo)
